Ketum GERAG Dhani Marlen Minta Perkara Gibran "Digarap" Secara Hukum Konstitusional

FAKTANASIONAL.NET – Gerakan Anti Gibran (GERAG) menegaskan persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh berhenti sebagai polemik politik dan perdebatan di ruang publik.

Ketua Umum GERAG, Dhani Marlen, mendorong agar seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan, legitimasi, dan keabsahan jabatan Wakil Presiden dikaji dan diuji melalui mekanisme konstitusional.

Menurut Dhani, kekuasaan dalam negara demokrasi harus selalu berada di bawah kendali konstitusi.

Dhani menegaskan jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai kekuasaan yang bebas dari kritik dan pertanggungjawaban.

"Demokrasi tidak boleh berhenti setelah seseorang memperoleh jabatan. Justru setelah menduduki jabatan publik, pengawasan harus tetap berjalan."

"Kami ingin seluruh persoalan terkait Gibran dibuka secara objektif dan dijawab berdasarkan hukum, bukan diselesaikan dengan saling melempar kepentingan politik," tegas Dhani Marlen di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dhani menambahkan, GERAG hadir sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk mengawal supremasi konstitusi dan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Soroti Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GERAG, Sunggul Hamonangan Sirait, menilai terdapat aspek hukum ketatanegaraan yang perlu dicermati secara serius.

Terutama mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan ketentuan pemberhentian pejabat negara dalam masa jabatan.

Menurut Sunggul, Pasal 7A UUD 1945 secara tegas membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengujian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

"Persoalan mendasarnya adalah apakah terdapat keadaan atau fakta hukum yang memenuhi unsur tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945."

"Ini harus dikaji secara serius. Jangan sampai persoalan konstitusional hanya menjadi perdebatan politik tanpa pernah diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia," ujar Sunggul.

Ia menjelaskan, Pasal 7B ayat (2) memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Apabila terdapat dasar dan bukti hukum yang relevan, DPR dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat dan prosedur konstitusional yang berlaku.

DPR Jangan Tutup Mata

Sunggul menegaskan, proses tersebut bukan kewenangan sepihak DPR. Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Apabila MK menyatakan pendapat tersebut terbukti, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan akhir sesuai ketentuan UUD 1945.

"Konstitusi sudah menyediakan jalurnya. DPR tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasan, MK harus menjalankan fungsi pengujian secara independen, dan MPR harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan konstitusi. Tidak boleh ada jalan pintas, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan hukum yang memang memiliki dasar untuk diperiksa," tegasnya.

Lebih jauh, GERAG menilai penting untuk membedakan antara persoalan administrasi pencalonan, sengketa proses pemilu, dan alasan pemberhentian Wakil Presiden dalam masa jabatan. Ketiganya memiliki dasar hukum, objek pemeriksaan, serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Karena itu, setiap argumentasi mengenai keabsahan jabatan harus disusun berdasarkan norma hukum, fakta, bukti, dan kewenangan lembaga negara yang tepat. Tidak setiap kontroversi pencalonan otomatis menjadi alasan pemakzulan, tetapi persoalan yang memenuhi unsur konstitusional juga tidak boleh diabaikan.

"Yang kami persoalkan adalah konsistensi penegakan konstitusi. Hukum tidak boleh hanya tajam ketika menyangkut masyarakat biasa, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan pejabat tinggi negara. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang," tutup Sunggul.

GERAG menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat secara damai, mengawal perkembangan persoalan hukum ketatanegaraan, serta mendorong agar seluruh dugaan pelanggaran diuji melalui lembaga yang berwenang.