KPK Periksa Anggota DPR RI Anwar Sadad

FAKTANASIONAL.NET - Penanganan kasus korupsi yang menyeret para wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah memasuki fase krusial. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan resmi terhadap salah satu legislator di Senayan. Aparat penegak hukum memeriksa Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Perkara hukum ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi pengurusan dana hibah. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Pihak lembaga antirasuah terus mengumpulkan keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan yang sedang berjalan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi mengenai agenda pemanggilan pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan saat memberikan keterangan di Jakarta.

Selain memanggil sang legislator, lembaga antirasuah juga memanggil satu orang tersangka dari pihak eksternal. Penyidik meminta kehadiran Bagus Wahyudyono yang berstatus sebagai pihak swasta sekaligus mantan staf Anwar. Kedua figur ini diduga kuat menjadi aktor penerima aliran dana haram dalam proyek daerah tersebut.

Skandal besar ini merupakan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, KPK meringkus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019–2024, Sahat Tua P Simanjuntak. Setelah penyelidikan mendalam, pada 10 Oktober 2025, KPK resmi menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Pihak lembaga membagi perkara besar ini ke dalam tiga klaster penegakan hukum yang berbeda.

Pada klaster pertama, mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi ditetapkan sebagai salah satu tersangka penerima suap. Namun, proses penyidikan terhadap Kusnadi resmi dihentikan melalui SP3 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Lima pengusaha swasta pemberi suap di klaster ini juga ikut dijerat. Beberapa di antaranya bahkan telah dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh majelis hakim.

Klaster kedua berfokus penuh pada peran Anwar Sadad bersama staf setianya, Bagus Wahyudiono. Kelompok ini melibatkan sepuluh orang pihak pemberi suap dari kalangan pengusaha serta anggota DPRD tingkat kabupaten. Sementara pada klaster ketiga, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar diposisikan sebagai pihak penerima dana.

Konstruksi perkara hukum memperlihatkan adanya dugaan pemufakatan jahat yang terstruktur di lingkungan parlemen Jatim. KPK menduga Anwar Sadad bersama para ketua fraksi menetapkan besaran kuota dana hibah secara sepihak. Jatah alokasi untuk setiap anggota legislatif diatur berdasarkan kesepakatan internal kelompok. Dari pembagian tersebut, Anwar diduga berhasil menguasai jatah pagu anggaran yang fantastis. Total nilai anggaran yang dikendalikannya mencapai angka Rp291,5 billion.

Anwar disinyalir memasang tarif komitmen atau fee berkisar antara 15 hingga 20 persen dari nilai pagu. Syarat setoran ini dibebankan kepada para koordinator lapangan maupun legislator yang meminta pergeseran alokasi. Praktik pemotongan anggaran ternyata tidak berhenti sampai di tataran elite parlemen saja.

Setelah dana hibah cair dari kas daerah, koordinator lapangan kembali memotong anggaran sebesar 20 hingga 30 persen. Akibat pemotongan berlapis ini, asas manfaat program bagi masyarakat bawah menjadi tidak optimal. Dana yang benar-benar tersalurkan untuk pembangunan fasilitas publik hanya tersisa sekitar 55 sampai 70 persen saja.

Rentetan penahanan terhadap para pelaku pemberi suap di klaster kedua terus dilakukan demi efektivitas penyidikan. Pada Rabu, 22 Juli 2026, KPK resmi menjebloskan Achmad Yahya, RA Wahid Ruslan, dan M Fathullah ke sel. Tersangka Moch Mahrus menyusul masuk ke dalam ruang tahanan pada Rabu, 29 Juli 2026.[ayu]