KPK Periksa Pegawai Bea Cukai Anas Harya, Dalami Pengembangan Kasus Korupsi DJBC

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Anas Harya Nur Sidiq, sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan instansi tersebut.

Pemeriksaan terhadap Anas dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap perkara dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

“Pemeriksaan terhadap saksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Penyidik mendalami keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap secara lebih terang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJBC,” kata Budi.

Berawal dari OTT Kasus Importasi Barang

Perkara korupsi di lingkungan DJBC ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan jalur importasi barang di lingkungan Bea Cukai yang melibatkan pejabat DJBC dan pihak swasta.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta tiga pihak dari PT Blueray Cargo, yaitu pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan.

Penyidik menduga terdapat pengaturan parameter pemeriksaan barang impor sehingga barang yang diduga palsu atau ilegal dapat masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik sebagaimana mestinya. Dalam konstruksi perkara tersebut, pihak swasta diduga memberikan uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dengan menelusuri dugaan aliran uang dan keterlibatan pihak lain. Pada Februari 2026, penyidik juga menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka. Pengembangan berikutnya turut menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya.

Dalam perkembangan pada Agustus 2026, KPK menahan pejabat Bea Cukai berinisial GH yang diduga menerima aliran uang sekitar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik perusahaan kepada sejumlah pihak di lingkungan DJBC.

Pemeriksaan Anas Harya Nur Sidiq menjadi bagian dari rangkaian pengembangan perkara tersebut. KPK belum mengungkap secara terperinci materi yang akan didalami dari keterangan saksi tersebut.[ipk]