KPK Periksa Sembilan Bos Swasta Terkait Korupsi BNPB

FAKTANASIONL.NET - Lembaga antirasuah terus bergerak cepat mengusut tuntas skandal penyalahgunaan anggaran kedaruratan di tanah air. Sejumlah petinggi perusahaan swasta secara bergantian memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan intensif ini dilakukan guna mendalami kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dana darurat yang diselewengkan tersebut berada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyidik membutuhkan keterangan dari para pelaku industri untuk membuat terang benderang perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan berkas kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik memanggil sembilan orang saksi penting. Agenda klarifikasi berkas perkara dilakukan di satu lokasi terpusat demi efektivitas.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan saat memberikan keterangan pers resmi di Jakarta.

Daftar saksi yang dipanggil didominasi oleh para pemegang kendali korporasi logistik dan komunikasi nasional. Penyidik memanggil Ibnu Rachmat Faisal selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras ke ruang pemeriksaan. Nama lain yang masuk daftar adalah Winardi Harsawiguna selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi. Selanjutnya, ada wiraswasta Angga Sudrahanggaraarly, karyawan swasta Jonni, serta Dina Mariana selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Gerbong saksi dari sektor swasta ini diperkuat oleh kehadiran beberapa direktur utama logistik lainnya. Polisi meminta keterangan dari Kevin Adri Geaviano selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik hari ini. Saksi berikutnya adalah Refrizal Nasution yang menjabat sebagai Direktur PT Indoprima Trans di daerah. Dua nama terakhir adalah Monti Nugroho dari PT Lintas Jaya Express dan Chinthya Magdalena dari PT Lintas Jaya Logistik.

Skandal anggaran bencana ini awalnya dibongkar melalui operasi senyap oleh satgas penindakan lembaga antirasuah. Melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, tim KPK mengamankan 15 orang di Jakarta. Pasca-pemeriksaan intensif 1x24 jam dan gelar perkara resmi, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka utama.

Kelima tersangka terdiri dari tiga oknum pejabat internal serta dua pengusaha dari luar institusi. Tersangka pertama adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik kandung mantan Kepala BNPB. Tersangka kedua adalah Richard Erlangga selaku staf ahli Kepala BNPB pada periode pengadaan tersebut. Selanjutnya ada nama Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK BNPB, serta dua pengusaha swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.

KPK membagi anatomi perkara korupsi anggaran darurat ini ke dalam dua klaster penegakan hukum. Bagian pertama adalah klaster konflik kepentingan dalam penunjukan vendor mitra kerja operasional. Bagian kedua membidik praktik suap pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari alokasi DSP.

Pada klaster pertama, penyidik mengendus adanya monopoli proyek yang menguntungkan kelompok terafiliasi dengan Bima Setiawan. Paket penunjukan langsung ilegal ini berjalan masif sejak tahun 2024 hingga tahun 2026. Nilai akumulasi kontrak kerja haram tersebut mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp148 miliar. Rinciannya meliputi Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada tahun 2026.

Aliran uang korporasi terafiliasi tersebut diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi dan investasi komersial. Salah satu modusnya adalah melalui pembelian instrumen pasar modal berupa saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer. Kepemilikan saham ilegal tersebut tercatat mencapai 150,4 juta lembar saham dengan nilai aset Rp30,98 miliar.

Sementara pada klaster penyuapan, Richard Erlangga disinyalir aktif meminta setoran dana operasional atau fee proyek. Permintaan uang pelicin disyaratkan agar perusahaan swasta bisa mendapatkan jatah kuota distribusi bantuan pada 2026. PT Trans Lintas Selaras diduga menjadi salah satu korporasi yang menyepakati komitmen haram tersebut.

Sepanjang Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima setoran tunai dari Gery Prasetiawan sebesar Rp2,38 miliar. Dalam rentang waktu yang sama, Gabriel Purwaka Sigit juga kecipratan uang haram senilai Rp140 juta. Saat OTT, KPK menyita barang bukti tunai dan emas bernilai total Rp5,47 miliar dari para pelaku. Kelima tersangka kini mendekam di Rutan KPK demi kepentingan penyidikan lebih lanjut.[ayu]