Operasi Penyadapan Istana dan Bayang-Bayang Intelijen

SEBUAH negara tidak hanya bisa terancam oleh kekuatan dari luar. 

Terkadang, ancaman paling serius justru tumbuh di dalam institusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan negara itu sendiri. 

Ketika aparat penegak hukum diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran disiplin atau penyimpangan administratif. 

Di dalamnya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang mengawasi kekuasaan ketika pemegang kekuasaan diduga melanggar batas kewenangannya?

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. 

Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026 membuka persoalan serius mengenai penggunaan teknologi pengawasan, loyalitas institusi, serta relasi kekuasaan di lingkungan pemerintahan.

Perkara ini semakin menyita perhatian setelah Istana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan tersebut melalui laporan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Presiden kemudian meminta agar proses hukum berjalan secara objektif dan tidak ada fakta yang ditutup-tutupi.

Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat pertanyaan yang seharusnya tidak berhenti pada nama-nama tersangka. 

Apakah negara telah memiliki sistem pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah kewenangan aparat berubah menjadi alat kepentingan tertentu?

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. 

Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni perangkat yang digunakan untuk mendukung penyadapan secara sah dalam kepentingan penegakan hukum.

Persoalan utamanya terletak pada dugaan penggunaan sistem tersebut tanpa verifikasi dan tanpa dasar perintah resmi yang dipersyaratkan. 

Bahkan, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data log hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Jika seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya menunjukkan sesuatu yang sangat serius. 

Teknologi yang semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan hukum justru berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi seseorang di luar mekanisme yang dibenarkan.

Lebih jauh, sasaran dugaan penyadapan disebut tidak terbatas pada Presiden Prabowo. 

Sejumlah pejabat negara, menteri, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha nasional turut disebut dalam perkembangan perkara.

Di sinilah persoalan demokrasi menjadi penting.

Penyadapan tanpa dasar hukum bukan hanya menyangkut privasi seseorang. Praktik semacam itu berpotensi menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. 

Pejabat bisa kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan, jurnalis dapat merasa terancam ketika menjalankan fungsi kontrol, sementara masyarakat sipil berpotensi kehilangan ruang aman untuk menyampaikan kritik.

Dalam negara demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan kebutuhan. Namun, pengawasan tidak boleh berubah menjadi praktik pengintaian tanpa batas. 

Negara hukum harus memiliki garis pemisah yang tegas antara kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Sebab, ketika aparat dapat menggunakan instrumen pengawasan tanpa pertanggungjawaban yang transparan, persoalannya bukan lagi siapa yang disadap, melainkan siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas informasi warga negara.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa dugaan perbuatan tersebut mengarah pada tindakan makar memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah memandang perkara ini. 

Presiden juga telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk sementara, posisi tersebut diisi oleh Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.

Namun, pernyataan politik mengenai kemungkinan makar harus tetap dibedakan dari kesimpulan hukum. 

Penentuan unsur pidana, motif, keterlibatan masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya aktor lain merupakan kewenangan proses penyidikan dan pengadilan.

Bahkan, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti. 

Artinya, siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dapat dimintai keterangan apabila ditemukan dasar hukum yang cukup.

Prinsip ini penting agar perkara tidak berkembang menjadi arena saling tuding ataupun pertarungan kepentingan politik.

Publik membutuhkan jawaban yang lebih mendalam. 

Siapa yang memberikan perintah? 

Untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan? 

Apakah hasil penyadapan pernah diserahkan kepada pihak lain? 

Apakah terdapat jaringan yang lebih luas? 

Mengapa data elektronik justru diduga dihapus ketika praktik tersebut mulai terungkap?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab melalui spekulasi. Semuanya harus dibuktikan dengan pemeriksaan forensik digital, penelusuran aliran informasi, keterangan saksi, dan bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Polri juga menghadapi ujian besar. Institusi ini tidak cukup hanya menunjukkan keberanian menetapkan tersangka. 

Lebih penting lagi, kepolisian harus membuktikan bahwa proses hukum tidak berhenti ketika perkara menyentuh figur dengan jabatan tinggi dan jaringan kekuasaan yang kuat.

Pembersihan institusi tidak boleh menjadi slogan untuk meredam kegaduhan sesaat. 

Reformasi harus menyentuh sistem pengawasan internal, mekanisme pemberian izin penyadapan, pencatatan akses terhadap data, hingga pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki kewenangan mengoperasikan perangkat pengawasan.

Pada akhirnya, jabatan tinggi tidak boleh menjadi perlindungan dari hukum. Sebaliknya, semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Negara tidak boleh hanya tegas ketika pelanggaran menyentuh kepala negara. Negara juga harus hadir ketika hak masyarakat biasa dilanggar.

Kasus ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh warga negara, bukan sekadar menyelesaikan persoalan keamanan di lingkungan Istana.

Sebab, jika penyadapan tanpa prosedur hanya dianggap berbahaya ketika korbannya Presiden, lalu bagaimana dengan warga biasa, aktivis, jurnalis, atau masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan?

Di sinilah ukuran keadilan sebuah negara diuji. Perlindungan hukum tidak boleh bergantung pada siapa yang menjadi korban, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa kuat pengaruh politiknya.

Prabowo berhak mendapatkan perlindungan sebagai kepala negara. Namun, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk terlindungi dari penyalahgunaan kewenangan.

Bagi Si Fakta, persoalan terbesar dari kasus ini bukan semata-mata dugaan penyadapan terhadap seorang presiden, melainkan kemungkinan runtuhnya batas antara kewenangan negara dan kepentingan kekuasaan.

Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi pertunjukan ketegasan di hadapan publik, sementara akar persoalan dibiarkan tersembunyi di balik jabatan, seragam, dan kepentingan politik.

Negara hukum tidak dibangun dengan rasa takut. Negara hukum dibangun dengan aturan yang berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang pernah berdiri paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Sebab, ketika pengawas justru diduga melanggar aturan, yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian orang. Yang dibutuhkan adalah keberanian membenahi sistem.

Dan pada akhirnya, pertanyaan paling penting tetap sama: siapa yang mengawasi mereka yang diberi kewenangan untuk mengawasi negara?

- Si Fakta - [dit]