Pengamat Nilai Prabowo Butuh Wapres Luar Gerindra
Pengamat intelijen Amir Hamzah menyarankan Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden dari luar Gerindra demi menjaga stabilitas pemerintahan.
FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera menentukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan krusial ini akan diambil usai beliau merampungkan kunjungan kenegaraan ke Manila untuk menghadiri KTT ASEAN dan ke Shenzhen, Tiongkok, dalam rangka KTT APEC.
Menanggapi rencana tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memberikan sejumlah catatan strategis bagi kepala negara. Menurutnya, salah satu aspek terpenting yang wajib dipertimbangkan Prabowo saat menentukan pendamping baru adalah membangun kesepahaman politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Langkah merangkul partai berlambang banteng itu dinilai sangat vital bagi keberlangsungan kabinet. Kesepahaman politik antar-elite diyakini mampu meredam potensi perpecahan sekaligus mencegah semakin tajamnya polarisasi di tengah masyarakat.
Amir menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memerlukan sokongan politik yang jauh lebih inklusif. "Prabowo tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan internal Gerindra," ungkap Amir dalam keterangannya pada Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi politik yang intensif harus dibangun bersama kekuatan-kekuatan di luar lingkaran utama kekuasaan. Dalam dinamika seperti ini, merekrut figur wakil presiden dari luar kader Gerindra menjadi alternatif yang sangat rasional untuk menciptakan keseimbangan politik nasional.
Lebih lanjut, Amir memandang penetapan posisi orang nomor dua di Indonesia tidak boleh hanya didasarkan pada faktor kedekatan personal dengan presiden. Pertimbangan mengenai seberapa kuat posisi seseorang di struktur internal partai juga dinilai belum cukup memadai.
Keputusan tersebut menyangkut pertaruhan besar atas masa depan stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, pilihan wakil presiden akan menentukan kualitas hubungan antar-kekuatan politik serta ketangguhan presiden dalam menghadapi tekanan kelompok oligarki yang kerap berseberangan dengan agenda pembangunan.
Oleh sebab itu, kalkulasi politik yang cermat mutlak diperlukan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Presiden harus memastikan bahwa sosok terpilih benar-benar mampu memperkuat fondasi pemerintahan, bukan justru memicu resistensi baru di parlemen maupun di akar rumput.
"Prabowo perlu berhitung matang. Jangan sampai keputusan yang dimaksudkan untuk memperkuat Gerindra justru membuka ruang konflik politik baru dan melemahkan dukungan terhadap pemerintahannya sendiri," tegas Amir menutup penjelasannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.