Ryaas Rasyid Soroti Dugaan Aktor Lain Kasus Penyadapan
Guru Besar IPDN Prof. Ryaas Rasyid meragukan kesimpulan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertindak sendirian dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan yang dikutip pada 19 November 2026 tersebut, ia mendesak pengusutan aktor intelektual serta sisa pengaruh kekuasaan sebelumnya demi menjamin hak publik mengetahui kebenaran.
FAKTANASIONAL.NET - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, memberikan tanggapan terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara hukum tersebut diketahui menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam keterangannya yang dikutip melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis, 19 November 2026, Ryaas menolak kesimpulan penyidik. Ia tidak sepakat jika Listyo Sigit dianggap sebagai pengguna tunggal hasil penyadapan tersebut. Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap kepala negara pasti didasari oleh motif serta kepentingan politik tertentu.
Ryaas berpendapat bahwa mantan orang nomor satu di tubuh Polri itu tidak memiliki ambisi kekuasaan secara pribadi. Oleh karena itu, ia menduga kuat adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki posisi lebih tinggi. Ryaas bahkan secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo sebagai figur yang paling mungkin berada di balik tindakan tersebut.
“Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” ujar Ryaas dalam tayangan tersebut.
Lebih lanjut, Ryaas mengkritik keras pernyataan pimpinan Polri yang membatasi keterlibatan pelaku hanya pada sosok Listyo Sigit. Ia menilai narasi tersebut justru mencederai upaya pengungkapan fakta yang sesungguhnya kepada masyarakat luas. Masyarakat dinilai memiliki nalar kritis untuk menilai kejanggalan di balik pengusutan perkara ini.
“Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” tegas Ryaas.
Selain menyoroti motif, pakar pemerintahan ini juga menekankan pentingnya menelusuri relasi kuasa dari pemerintahan periode sebelumnya. Ia menduga masih ada sisa pengaruh politik maupun ikatan balas jasa yang mampu menggerakkan pejabat tinggi negara. Menurut analisisnya, hanya Jokowi yang memiliki kapasitas pengaruh sebesar itu terhadap Listyo Sigit.
“Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” kata Ryaas mempertanyakan kemungkinan pihak lain.
Bagi Ryaas, skandal penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa yang dilakukan oleh mantan petinggi kepolisian. Kasus ini menyangkut integritas institusi negara serta lingkaran kekuasaan di tingkat elite. Transparansi penuh menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak runtuh.
Ia pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak berupaya melokalisasi perkara hanya pada satu tersangka. Semua pihak yang berpotensi terlibat sebagai aktor intelektual harus diperiksa secara terbuka di hadapan hukum. Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperburuk situasi politik nasional.
“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” pungkas Ryaas menutup pernyataannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.