Mulyanto juga meminta calon bupati Tangerang dan calon gubernur Banten untuk membela kepentingan rakyat dan mendesak pemerintah agar membatalkan status PSN ini. Ia menegaskan bahwa isu ini harus menjadi perhatian publik agar pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersial milik swasta sebagai PSN.
Mulyanto menganggap penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok bisnis tertentu. Ia menyerukan masyarakat untuk mengawasi isu ini agar DPR dan pemerintah mengevaluasi serta membatalkan status PSN tersebut, menggantinya dengan proyek lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Kebijakan ini harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara berikutnya,” tegasnya. [dnl]
