“Dikasih tenggat waktu 30 hari. Nah kami mau menyisir jangan sampai kelamaan itu justru karena kami di Pemda ini yang kelamaan memproses. Tapi ini dipantau betul oleh masing-masing Kasatgas untuk memastikan bola tidak karena lama dari sisi dinasnya. Karena sudah mendaftar bukan otomatis SLHS keluar,” ujar Emil.
Fokus pada Mitigasi Risiko dan Pengolahan Limbah
Lebih lanjut, mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan bahwa penutupan ratusan SPPG ini bukan sekadar persoalan pemenuhan dokumen administrasi di atas kertas.
Pengetatan ini krusial dilakukan untuk memitigasi risiko kontaminasi bakteri atau zat berbahaya pada makanan yang akan disalurkan kepada para penerima manfaat.
Salah satu variabel teknis yang menjadi sorotan utama dalam standarisasi ini adalah kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai di setiap dapur umum program MBG.
“Ingat tujuannya bukan cepat-cepatan dapat SLHS. Tetapi memitigasi risiko penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Ada satu yang tidak kalah penting, IPAL,” tegas Emil.
Keberadaan IPAL dinilai sangat vital karena berdampak langsung pada higienitas lingkungan sekitar lingkungan dapur.
Pemerintah memastikan operasional 372 SPPG ini baru bisa diaktifkan kembali setelah tim pengawas menyatakan seluruh variabel kesehatan lingkungan dan mutu pangan telah terpenuhi 100 persen.
Baca Juga: Tipu Korban Miliaran Rupiah, Modus Jual Beli Titik Layanan Gizi Disikat BGN dan Polri
