DPR Belum Bahas Resmi Wacana Pemakzulan Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memberikan respons terkait polemik kedudukan konstitusional negara. Otoritas parlemen mengaku belum melakukan pembahasan formal mengenai usulan penggunaan hak angket kelembagaan. Agenda hukum terkait wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga belum masuk meja rapat. Seluruh dinamika politik yang berkembang saat ini dipastikan masih berada di ranah luar persidangan. Hal ini menjadi perhatian serius dari berbagai pengamat politik nasional.

Kendati demikian, pihak legislatif tidak menampik adanya gelombang tuntutan yang masuk dari publik. Berbagai elemen masyarakat sipil terus mendatangi gedung wakil rakyat untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Beberapa anggota dewan dari berbagai partai juga menunjukkan ketertarikan serupa untuk mengawal isu administrasi ini.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ucap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Politikus senior ini memberikan penjelasan logis mengenai kendala administratif yang dihadapi lembaga legislatif. Parlemen secara kelembagaan belum bisa menggelar forum pengambilan keputusan tertinggi dalam waktu dekat ini. Rapat pimpinan (rapim) maupun sidang Badan Musyawarah (Bamus) belum sempat diagendakan oleh para wakil rakyat. Padahal, dua forum strategis tersebut menjadi syarat mutlak untuk menetapkan agenda sidang paripurna resmi.

“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi,” kata Dasco menerangkan alur birokrasi di Senayan.

Faktor krusial lain yang membuat parlemen memilih bersikap hati-hati adalah kelengkapan berkas hukum perkara. Pimpinan DPR menegaskan bahwa institusinya wajib bertindak berdasarkan basis data otentik dari lembaga yudikatif. Mereka tidak ingin mengambil keputusan politik krusial hanya berpatokan pada opini publik atau pemberitaan media.

“Dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujarnya menambahkan alasan di balik sikap pasif institusinya.

Oleh sebab itu, Dasco meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan menahan diri. DPR belum bisa membeberkan secara detail mengenai langkah-langkah hukum lanjutan yang akan diambil. Publik diminta memberikan waktu kepada para legislator hingga masa sidang baru resmi dibuka kembali oleh pimpinan.

“Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” jelas Dasco menenangkan situasi politik di ibu kota.

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa obrolan mengenai keabsahan berkas Gibran terus bergulir di DPR. Komunikasi antartokoh lintas fraksi sejauh ini masih berjalan dalam koridor informal di sela aktivitas harian. Diskusi tersebut umumnya membahas tentang strategi pengajuan hak pengawasan dewan sesuai aturan hukum.

Menurut estimasi Dasco, para anggota dewan yang vokal akan segera melayangkan surat permohonan resmi dalam waktu dekat. Mereka berkomitmen membawa isu ini ke dalam forum resmi yang memiliki legalitas hukum kuat. “Karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi. Demikian,” pungkas Dasco mengakhiri sesi wawancara tertulis.[ayu]