Pemerintah Serahkan Kasus Penyadapan Prabowo ke Bareskrim

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah pusat mengambil sikap tegas terkait penanganan isu keamanan siber nasional yang krusial. Otoritas negara memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) tersendiri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diserahkan penuh kepada aparat. Istana memercayakan seluruh proses investigasi hukum kepada jajaran penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Perkara spionase dalam negeri ini sekarang sedang didalami kaitannya dengan indikasi tindak pidana makar.

Sikap resmi ini sekaligus merespons desakan dari sejumlah organisasi non-pemerintah belakangan ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan konfirmasi resmi. Ia menegaskan pemerintah menolak opsi pembentukan tim investigasi eksternal atau tim independen di luar kepolisian.

Pernyataan penting itu disampaikan Yusril dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. "Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun," kata Yusril di hadapan awak media.

Menurut penjelasan Yusril, Presiden Prabowo Subianto telah menaruh keyakinan tinggi pada institusinya sendiri. Kepala Negara memberikan mandat penuh kepada Bareskrim Polri untuk membongkar tuntas praktik peretasan ini. Aparat diminta menelusuri motif politik terdalam, termasuk potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara. Pemerintah sangat meyakini kapabilitas penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara sensitif ini. Korps Bhayangkara dinilai mampu bekerja secara transparan, profesional, dan objektif tanpa intervensi.

"Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional," ujarnya mempertegas posisi Istana. Yusril juga membeberkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo terkait koridor penegakan hukum kasus tersebut. Kepala Negara meminta proses penindakan berjalan objektif sesuai konstitusi yang berlaku. Petugas dilarang pandang bulu terhadap siapapun figur yang diduga terlibat di dalam pusaran kasus.

Hingga saat ini, tim penyidik masih terus bergerak mengumpulkan materi hukum di lapangan. Polisi gencar melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi penting dan mengamankan barang bukti elektronik. Penyidik juga melibatkan banyak keterangan ahli siber untuk membedah anatomi pelanggaran digital tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril memaparkan eskalasi status hukum dari penyelidikan perkara spionase ini. Fokus penyidikan kini tidak lagi sekadar menyasar pelanggaran prosedur intersepsi komunikasi belakangan ini. Penyidik Bareskrim mulai mengaitkan aktivitas ilegal tersebut dengan dugaan pasal makar terhadap simbol negara. Aturan hukum yang digunakan merujuk pada Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Tindakan penyadapan terhadap seorang pemimpin negara dinilai tidak bisa dikategorikan sebagai kriminalitas biasa. Presiden memegang peran ganda yang sangat vital bagi stabilitas politik nasional. Figur tersebut bertindak sebagai kepala negara sekaligus pemegang pucuk kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Yusril menambahkan kedudukan presiden sebagai primus inter pares menjadi landasan filosofis pengusutan ini. Kedudukan utama di antara yang setara menjadi indikator kuat untuk mendalami motif kejahatan sekunder. "Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," urai Menko Hukum tersebut secara detail. Namun, ia menyerahkan seluruh rincian teknis penyidikan kepada Mabes Polri.

Di sisi lain, internal kepolisian sendiri sebenarnya sudah bergerak cepat mengantisipasi polemik internal ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim investigasi internal khusus di kepolisian. Langkah taktis Korps Bhayangkara ini telah dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Kamis (5/11/2026). Tim internal tersebut bertugas mengurai fakta hukum secara cermat dan independen demi marwah korps.

Parlemen di Senayan juga tidak tinggal diam merespons isu penyadapan tokoh penting ini. Komisi III DPR RI telah menjadwalkan rapat kerja khusus bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Agenda sidang legislatif tersebut akan membedah motif serta memburu aktor intelektual di balik spionase.

Sejauh ini, Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan empat orang oknum kepolisian sebagai tersangka utama. Mereka adalah figur berinisial LSP, AS, EH, dan SU yang diduga menyalahgunakan wewenang jabatan. Para tersangka dijerat pasal penyadapan tanpa izin, akses ilegal, hingga penghapusan berkas data digital. Operasi ilegal ini disinyalir berlangsung masif sepanjang tahun 2025 sampai tahun 2026. Target peretasan meliputi jaringan komunikasi Presiden Prabowo, menteri, pengusaha, hingga aktivis LSM.[ayu]