Said Didu Ungkap Target Penyadapan Tim Listyo Sigit

FAKTANASIONAL.NET - Skandal dugaan aktivitas intelijen terselubung di dalam negeri kini memasuki babak baru yang menghebohkan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan sebuah klaim mengejutkan kepada publik. Tokoh kritis tersebut membongkar skala operasi pemantauan komunikasi yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Tidak tanggung-tanggung, jumlah target operasi rahasia ini dilaporkan mencapai puluhan ribu saluran komunikasi siber.

Informasi mengenai perluasan skala peretasan data itu diungkapkan Said Didu pada Senin, 9 November 2026. Melalui sebuah unggahan di media sosial X, ia menyebut operasi itu melibatkan sistematisasi tingkat tinggi. Tim siber yang berafiliasi dengan mantan Kapolri diduga kuat telah memetakan target secara matang.

"Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP," tulis Said Didu dalam akun pribadinya di Jakarta.

Said Didu tidak hanya membeberkan besaran angka saluran komunikasi yang telah disusupi secara ilegal. Ia juga merinci pembagian target ke dalam empat kelompok utama di lingkaran kekuasaan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa pemantauan tidak hanya menyasar elemen oposisi di luar pemerintahan. Operasi siber ini juga menyasar figur-figur internal yang berada di pusat kendali politik.

"Pengelompokan yang disadap: 1) yang anti-geng SOP. 2) loyalis dan benteng 08. 3) geng SOP yang punya kuasa agar tidak belok. 4) petugas bayaran SOP," papar Said Didu menjelaskan peta sasaran interupsi data tersebut.

Tokoh pengamat kebijakan publik ini sebelumnya juga sempat membedah makna dari istilah faksi tersebut. Akronim SOP ia gunakan untuk menggambarkan hegemoni kelompok Solo, Oligarki, dan Partai Cokelat. Struktur politik inilah yang dituding mengendalikan dinamika perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.

Bahkan, pada pernyataan tertulis sebelumnya, Said Didu mengaitkan temuan ini dengan indikasi kejahatan keamanan negara. Aktivitas penyadapan massal ini dicurigai memiliki korelasi erat dengan skenario perbuatan makar. Langkah pemantauan dianggap sebagai bagian dari upaya pelumpuhan stabilitas politik nasional secara perlahan.

"Tahapan persiapan makar sangat jelas," tulis Said Didu menambahkan analisis tajamnya mengenai situasi terkini bangsa.

Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengonfirmasi adanya penyimpangan teknologi tersebut. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Asep Safrudin, menyebut aksi peretasan berlangsung cukup lama. Praktik interupsi ilegal ini disinyalir berjalan maraton dalam kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2026.

Modus kejahatan dilakukan dengan memasukkan ribuan nomor kontak ke dalam sistem internal kepolisian. Pelaku memanfaatkan interogasi teknologi via Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi resmi. Tindakan menyimpang ini berjalan tanpa mengindahkan aturan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Asep Safrudin menegaskan daftar korban peretasan siber ini mencakup spektrum tokoh yang sangat luas. Operasi ini tidak hanya menargetkan jalur komunikasi milik Presiden RI Prabowo Subianto semata. Perangkat intelijen ilegal ini juga menyusup ke gawai para menteri dan elite politik nasional. Jurnalis media massa, pimpinan ormas, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha juga ikut disadap.

Hingga saat ini, korps kepolisian telah menetapkan empat orang oknum perwira sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Nama perwira tinggi terakhir yang tersangkut di dalam daftar adalah Irjen Slamet Uliandi.

Tiga dari empat jenderal tersebut kini sudah resmi mendekam di dalam sel tahanan. Penahanan para tersangka dilakukan oleh penyidik di Rutan Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena faktor kesehatan akibat menderita stroke. Polisi juga telah meminta perlindungan untuk enam saksi kunci kepada pihak LPSK. [ayu]