PT KA Properti Manajemen Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan perlintasan sebidang kereta api (KA) wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Korporasi tersebut dituntut membayar denda Rp200 juta serta uang pengganti sebesar Rp2.410.092.416. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Besaran uang pengganti yang dituntut akan dikurangi dengan uang yang telah disita KPK sebesar Rp1.560.434.401. Nilai tersebut tercatat dalam daftar barang bukti nomor 203.

Jaksa juga mengajukan konsekuensi hukum apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Jika denda Rp200 juta tidak dibayarkan, PT KAPM terancam pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Sementara apabila uang pengganti tidak dilunasi, jaksa meminta seluruh kegiatan perusahaan ditutup selama satu tahun.

Hal yang memberatkan tuntutan, PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korporasi juga dianggap secara aktif melakukan tindak pidana korupsi demi memperoleh keuntungan di luar kewajaran.

Adapun faktor yang meringankan, perusahaan belum pernah dihukum pidana dan dinilai kooperatif selama proses persidangan.

Jaksa meyakini perbuatan PT KAPM memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Diduga Suap Pejabat untuk Amankan Proyek

Dalam dakwaan, PT KAPM disebut memberikan uang sekitar Rp1,3 miliar kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar perusahaan memperoleh paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang KA wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Jaksa menguraikan, penyerahan uang dilakukan melalui Direktur Utama PT KAPM tahun 2022, Yoseph Ibrahim, bersama Vice President perusahaan saat itu, Parjono.

Uang tersebut diduga diberikan kepada lima pihak, yakni Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 Direktorat Prasarana Perkeretaapian; Hamdan yang disebut berperan dalam asistensi pengaturan lelang; Edi Purnomo selaku Ketua Pokja pengadaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera 2022; serta Budi Prasetiyo selaku Ketua Pokja pengadaan penanganan perlintasan sebidang jalur KA wilayah Jawa-Sumatera tahun 2023.

Jaksa menyebut total uang yang diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah mencapai Rp1,125 miliar. Sementara itu, Rp240 juta lainnya diduga disalurkan kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo.

Dari rangkaian perbuatan tersebut, PT KAPM disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp2.410.092.416.

Jaksa KPK Greafik Loserte menegaskan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui pemberian uang kepada sejumlah pihak agar perusahaan mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang.

“Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono telah menguntungkan terdakwa sejumlah Rp2.410.092.416 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ujar Greafik saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9/2026).[ipk]