#bareskrim

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan penyegaran organisasi besar-besaran dengan merombak posisi 32 perwira di lingkungan Bareskrim Polri. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri pada 2 November 2026. Mutasi strategis ini menjadi perhatian publik lantaran Bareskrim saat ini tengah serius mengusut skandal mega penyadapan ilegal. Kasus peretasan siber tersebut telah menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk sebagai tersangka utama.

Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk satuan tugas khusus atau tim independen eksternal untuk mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini disampaikan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Senin, 9 November 2026. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas perkara spionase tersebut, yang kini penyidikannya mulai diarahkan ke dugaan tindak pidana makar.

FAKTANASIONAL.NET – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Permohonan ter…

Pakar intelijen UI Stanislaus Riyanta mendesak Bareskrim Polri mengungkap pengguna akhir data sadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Polisi diminta menelusuri apakah Listyo Sigit menjadi pihak utama atau perantara, serta membuka isi komunikasi yang disadap demi mencegah spekulasi publik.

Bareskrim Polri memeriksa peneliti independen Bonatua Silalahi sebagai saksi atas dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama enam jam pada Kamis, 5 November 2026 tersebut, Bonatua menyerahkan data empiris dan mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengantongi temuan serupa.

FAKTANASIONAL.NET – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi jabatan terhadap tiga perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) pada awal November 2026.  Ketiganya mendapat penugasan baru di lingkungan Badan Rese…

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. PAPD meminta aparat penegak hukum memburu aktor intelektual dan penikmat hasil sadapan tanpa pandang bulu.

Majelis Ulama Indonesia mengecam keras kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Dalam keterangan pada Rabu, 4 November 2026, MUI menegaskan bahwa tindakan mata-mata tanpa wewenang hukum tergolong perbuatan tajassus yang dilarang agama. Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka.

Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026. Aksi ini menggunakan sistem LIMS tanpa verifikasi resmi dan terancam hukuman berat berdasarkan UU Telekomunikasi serta KUHP.

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan penyadapan ilegal yang menyasar dirinya dan sejumlah pejabat negara.  Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kepada kepala nega…

Istana Kepresidenan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah petinggi Polri mengarah pada perbuatan makar, sehingga penyidikan harus diusut tuntas secara transparan.

FAKTANASIONAL.NET - Bareskrim Polri hingga kini belum menemukan pihak lain yang diduga menjadi pengendali atau aktor intelektual dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Penyidik masih menelusuri kemungkinan ad…