Dampak Penyadapan Prabowo Terhadap Investasi

FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan publik. Namun, dinamika politik domestik tersebut dinilai tidak serta-merta merontokkan iklim investasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz. Ia menjelaskan bahwa pergerakan pasar keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Pelatihan Wartawan Semester II 2026 di Sabang, Aceh, pada hari Kamis, 5 November 2026. Menurut Irman, setiap dinamika politik pasti memiliki konsekuensi biaya tersendiri.

Meski demikian, kondisi pasar global saat ini terpantau relatif membaik. Salah satu pendorong utamanya adalah perkembangan geopolitik Amerika Serikat pasca pemilu sela atau midterm election.

Hasil pemilu tersebut berpotensi membatasi ruang gerak Presiden Donald Trump dalam mengambil kebijakan eksekutif. Pembatasan ini diyakini mampu memperbesar peluang deeskalasi geopolitik dunia secara luas.

Situasi tersebut berpotensi menekan harga minyak mentah dunia ke tingkat yang lebih rendah. Tekanan inflasi global pun dapat diredam secara signifikan berkat penurunan harga energi tersebut.

Penurunan harga minyak ini berpeluang memicu tekanan disinflasi di berbagai negara. Negara-negara yang sebelumnya tertekan lonjakan harga energi kini memiliki ruang kebijakan yang jauh lebih longgar.

Selain itu, konstelasi politik Amerika Serikat turut memengaruhi arah kebijakan moneter global. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS dilaporkan mulai menunjukkan tren penurunan yang konsisten.

Imbal hasil US Treasury tercatat turun dari kisaran 5 persen menjadi 4,8 persen dalam beberapa hari terakhir. Penurunan ini terjadi karena pasar berekspektasi tinggi terhadap terbatasnya ruang gerak pemerintahan Trump.

Irman menambahkan bahwa tren penurunan yield global membuka peluang bagi pasar keuangan domestik. Imbal hasil obligasi dalam negeri juga berpotensi turun, asalkan daya tarik relatif tetap dijaga.

Peluang positif lainnya muncul dari potensi pembatasan kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat. Kongres AS, yang mencakup Senat dan House of Representatives, tetap memegang wewenang untuk meminta penjelasan pemerintah.

Di sisi lain, Irman mengingatkan pentingnya aspek kepastian hukum dan transparansi di dalam negeri. Konsistensi kebijakan pemerintah lokal harus terus ditingkatkan guna merawat kepercayaan para pelaku usaha.

Ketidakpastian hukum dan perubahan regulasi yang mendadak tetap menjadi variabel penting. Faktor-faktor tersebut selalu dipertimbangkan secara matang oleh para investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.[ayu]