#dpr

Komisi III DPR RI mendesak penguatan RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan harta pelaku investasi bodong kepada korban. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Habiburrokhman menegaskan pemulihan kerugian masyarakat harus menjadi prioritas penegakan hukum.

FAKTANASIONAL.NET - Komisi I DPR RI menjelaskan mekanisme pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa.  Penjelasan tersebut muncul setelah kehadiran personel TNI dalam demonstrasi mahasiswa di sekitar Bundar…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mendesak penegak hukum merampas keuntungan korporasi pelaku karhutla berulang. Desakan ini merespons data Kementerian Kehutanan per Oktober 2026 yang menangani 120 subjek hukum dan Bareskrim yang menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka.

FAKTNASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merampas harta penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, ti…

Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) mengusulkan aturan illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar agar tidak dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset karena dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR pada Selasa (27/10/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Indonesia menyimak kritik Malaysia dan Singapura terkait kabut asap lintas batas akibat karhutla, serta menegaskan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab pelaku usaha.

FAKTANASIONAL.NET - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR menjadi perhatian setelah anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengingatkan potensi kepentingan asing dalam proses penyusunan regulasi tersebut.…

FAKTANASIONAL.NET - Sejumlah pemohon mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diperpanjang hingga 2031…

FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membayarkan tunjangan profesi guru yang belum cair selama tiga bulan setelah menerima banyak aduan dari para pendidik di Gedung Nusantara…

FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta perhatian pemerintah dan para pemegang otoritas politik tetap diarahkan pada…

FAKTANASIONAL.NET - Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Henry Indraguna , menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Wakil…

FAKTANASIONAL.NET - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 dinilai memiliki dua sisi. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta…