#gibran

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan niat Wapres Gibran ingin mengundurkan diri. Di sisi lain, Wapres Gibran ingin pula membuktikan ijazahnya di PTUN.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan. Keputusan ini diambil usai mencuatnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah penyetaraan SMA miliknya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026 mengonfirmasi bahwa Presiden belum memberikan persetujuan resmi dan masih memberikan sejumlah saran.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Niat pelepasan jabatan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Kepala Negara tidak menolak rencana tersebut. Namun, Presiden menyarankan Gibran untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumennya melalui jal…

FAKTANASIONAL.NET - Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. PDIP, PKS, dan NasDem mulai membuka komunikasi politik lintas fraksi di DPR. Sementara Partai Gerindra menyatakan akan menentukan sikap setelah pembukaan masa sidang pada 10 November 2026.

FAKTANASIONAL.NET – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil sikap terkait polemik keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Ra…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa parlemen belum membahas secara resmi usulan hak angket maupun pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 9 November 2026 di Kompleks Parlemen Senayan. Dasco menjelaskan bahwa DPR masih berada di luar masa sidang operasional. Selain itu, pimpinan legislatif juga masih menunggu dokumen salinan putusan lengkap dari pihak Mahkamah Agung (MA).

Tidak hanya proses Gibran yang cacat, juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Baik dari aspek usia maupun ijazah.

Sejumlah fraksi di DPR mulai mengkaji wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik ini mencuat pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran pada 30 Oktober 2026. Partai NasDem, Golkar, dan PKB akan menentukan sikap resmi kelembagaan setelah masa reses parlemen berakhir. Sementara itu, pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk mempelajari pertimbangan hukumnya lebih lanjut.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI didesak agar proaktif memprakarsai Sidang Istimewa MPR guna membahas pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan ini diajukan oleh akademisi hukum tata negara demi mengawal konstitusi di tengah kebuntuan politik DPR.

Bareskrim Polri memeriksa peneliti independen Bonatua Silalahi sebagai saksi atas dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama enam jam pada Kamis, 5 November 2026 tersebut, Bonatua menyerahkan data empiris dan mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengantongi temuan serupa.

FAKTANASIONAL.NET – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terbukti melakukan pelanggaran etik saat menangani perkara gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putus…

FAKTANASIONAL.NET - Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.&n…