#prabowo

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membeberkan informasi mengejutkan terkait skandal penyadapan ilegal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut tim tersebut menyasar sekitar 20.000 nomor ponsel yang terbagi dalam empat kelompok strategis. Tuduhan serius ini disampaikan pada Senin, 9 November 2026 melalui akun media sosial pribadinya. Sementara itu, Bareskrim Polri terus mendalami kasus penyadapan yang juga menyasar Presiden Prabowo Subianto ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu, 8 November 2026. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pembahasan situasi terkini bangsa, khususnya upaya menekan kebocoran anggaran negara. Seluruh purnawirawan jenderal yang tergabung dalam PP Polri menyatakan dukungan penuh terhadap program pro-rakyat yang diusung oleh pemerintah.

Sejumlah fraksi di DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan demi melindungi privasi seluruh warga negara dari intersepsi ilegal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan usulan ini mengemuka menjelang pembukaan masa sidang baru pada Senin, 9 November 2026. Komisi III DPR menjadwalkan pembahasan regulasi ini mulai Desember 2026, tepat setelah parlemen merampungkan prioritas utama pada RUU Perampasan Aset.

Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk satuan tugas khusus atau tim independen eksternal untuk mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini disampaikan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Senin, 9 November 2026. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas perkara spionase tersebut, yang kini penyidikannya mulai diarahkan ke dugaan tindak pidana makar.

FAKTANASIONAL.NET | Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit soal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026), ia menegaskan sud…

FAKTANASIONAL.NET - Kritikus politik sekaligus Founder Sinkos Indonesia, Faizal Assegaf, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan tersebut muncul di tengah polemik dugaan penyadapan il…

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan cepatnya proses penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu dari pembuatan laporan polisi hingga penangkapan sejumlah per…

FAKTANASIONAL.NET – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Permohonan ter…

FAKTANASIONAL.NET - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memastikan hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Menurutnya, pemerintahan saat ini ber…

FAKTANASIONAL.NET - Dukungan politik dari Senayan menguat terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. DPR menyatakan mendukung p…

Citra institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali terpuruk di mata masyarakat luas. Hal ini menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai tindakan tersebut merusak kepercayaan publik secara fatal. Menanggapi krisis ini, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar pertemuan darurat. Pertemuan melibatkan para mantan Kapolri era reformasi hingga pejabat tinggi Polri yang masih akt…

FAKTANASIONAL.NET – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan tersebut disampaikan kepada Lembaga Perlindung…