Tag
1037 berita ditemukan — Halaman 5 dari 87
FAKTANASIONAL.NET - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan tidak pernah mengkhianati kepercayaan dan meminta aparat penegak hu…
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendesak Korps Bhayangkara untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sudding meminta proses hukum terhadap para perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dilakukan secara transparan. Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus spionase ilegal dan peretasan data elektronik yang berlangsung sepanjang 2025–2026.
Pakar intelijen UI Stanislaus Riyanta mendesak Bareskrim Polri mengungkap pengguna akhir data sadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Polisi diminta menelusuri apakah Listyo Sigit menjadi pihak utama atau perantara, serta membuka isi komunikasi yang disadap demi mencegah spekulasi publik.
FAKTANASIONAL.NET – Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan atau letter of credentials dari 11 duta besar (dubes) asing di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Penyerahan dokumen diplomatik tersebut menjadi bagian…
Pengamat militer UNAS, Selamat Ginting, mendesak pembersihan Ring 1 Istana pasca penetapan empat tersangka kasus penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 5 November 2026.
Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menyatakan kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak langsung mengguncang investasi nasional. Pasar keuangan digerakkan oleh berbagai faktor global, termasuk meredanya tekanan inflasi dan penurunan imbal hasil US Treasury pasca pemilu sela Amerika Serikat. Kendati demikian, kepastian hukum dan transparansi penegakan regulasi tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan para investor.
Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengkritik respons normatif Jokowi terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit, serta menyusun draf pernyataan terbuka bagi Jokowi.
Polri didesak untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa pandang bulu. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pimpinan partai politik dan pejabat tinggi, harus diproses hukum secara tegas karena mengancam keamanan negara.
FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatur pelaksanaan penyadapan agar tidak disalahgunakan, terutama untu…
FAKTANASIONAL.NET - Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, penyidik menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat, menyusul tiga perwira t…
FAKTANASIONAL.NET - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi disebut berpotensi menjadi perkara makar. Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjas…
FAKTANASIONAL.NET – Persidangan kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), berlangsung tegang. Pengacara Roy Suryo tiba-tiba menyinggung pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabow…
Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.
