#korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu berinisial N pada 5 November 2026. Pemeriksaan ini menelusuri asal-usul uang tunai Rp4 miliar yang disita dari rumahnya serta dugaan penerimaan dana lain terkait kasus korupsi proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan definitif bersama enam pejabat tinggi dan administrator lainnya di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

FAKTANASIONAL.NET - Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, kembali terseret perkara hukum. Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan perubahan e…

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digit…

KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut PT KAI Bobby Rasyidin pada Jumat, 6 November 2026, terkait korupsi digitalisasi SPBU PT Telkom yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

KPK memeriksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia, La Pera Kusnan, di Gedung Merah Putih terkait kasus korupsi pengadaan asuransi perkapalan PT Pelni oleh PT Jasindo periode 2015-2020 yang merugikan negara hingga Rp15,6 miliar.

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ka…

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pem…

FAKTANASIONAL.NET – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi terkait suap penerbitan dokumen maladministrasi. Selain hukuman badan, Hery juga diwajibkan membayar ua…

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan memperjelas ketentuan mengenai kemungkinan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebu…

KPK mendalami aliran dana kasus suap HGB PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN senilai Rp163 miliar setelah memeriksa Nusron Wahid pada Rabu (4/11/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Rabu, 4 November 2026, terkait dugaan suap HGB Summarecon Agung dan gratifikasi di internal kementerian.