#presiden

FAKTANASIONAL.NET – Roy Suryo kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), setelah dokumen tersebut diperlihatkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Roy menilai terda…

FAKTANASIONAL.NET – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, angkat bicara mengenai pernyataannya yang pernah menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.  Ia menegaskan, pujian tersebut disampaikan b…

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mendukung penuh langkah Bareskrim Polri dalam mengusut tuntas perkara yang telah menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.

Dua Agenda Besar di tangan Prabowo: mempertimbangkan pengampunan bagi Listyo Sigit dan membuka jalan rekonsiliasi antara Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, serta Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota DPR Benny K Harman menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 4 November 2026, melibatkan persekongkolan politik para jenderal untuk merebut kekuasaan dan memenuhi unsur dugaan makar.

Bareskrim Polri resmi menahan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diungkap pada 30 Oktober 2026.

Mardani Ali Sera meminta agar dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2026 diusut secara yuridis tanpa muatan politis serta membongkar aktor intelektual di baliknya.

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. PAPD meminta aparat penegak hukum memburu aktor intelektual dan penikmat hasil sadapan tanpa pandang bulu.

Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026. Aksi ini menggunakan sistem LIMS tanpa verifikasi resmi dan terancam hukuman berat berdasarkan UU Telekomunikasi serta KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan keterlibatan mantan penyidik dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Kasus ini mencuat setelah tiga perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka.

"Sangat di sayangkan tersangka dalam perkara tersebut adalah jendral polisi bintang empat aktif. Namun, proses hukum terkait dugaan penyadapan perlu kita hormati dan diberikan ruang untuk berjalan secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun".

FAKTANASIONAL.NET – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Rapat berlangsung…