#presiden

Joko Widodo dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jaktim pada Kamis (5/11/2026). Pihak pengadilan memastikan sidang terbuka untuk umum dengan pembatasan kapasitas 80 orang serta pengamanan ketat tiga ring dari kepolisian.

Isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto menambah daftar panjang skandal spionase yang pernah menyasar para pemimpin tinggi Indonesia, termasuk Habibie, SBY, dan Jokowi.

Bareskrim Polri menetapkan tiga oknum polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat, hingga media menggunakan sistem LIMS tanpa prosedur sah.

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang terjadi pada 2025–2026. Dalam jumpa pers Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menyita 11 handphone, satu iPad, dan flashdisk sebagai barang bukti setelah menerima laporan pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Bareskrim Polri dan Divpropam menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto murni tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Tiga orang tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini.

FAKTANASIONAL.NET - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025. Hal tersebut diungkap Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin saat menggelar konferensi pe…

Mahkamah Agung menjadwalkan konferensi pers pada Senin siang untuk menjelaskan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mencatat sejarah baru bagi Mahkamah Konstitusi. Jika tidak mundur sukarela, proses ini harus melalui mekanisme DPR, pemeriksaan MK, hingga putusan MPR.

FAKTANASIONAL.NET – Perjalanan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah, justru membuka persoalan lain yang tak kalah serius diduga praktek pemalakan hutan secara…

Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal pada Jumat (30/10/2026), dengan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar hukum menilai putusan ini menggugurkan syarat sah pencalonan wakil presiden karena berlaku sejak awal diterbitkannya.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi HM Subhan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 30 Oktober 2026. Putusan ini membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan. Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan putusan ini membuktikan Gibran tidak memiliki kelulusan setara SMA. Ia meminta Gibran mundur dari jabatannya demi hukum.